A. Pendahuluan

Pasca satu atap yang mana semua Peradilan yang ada di Indonesia berada dibawah komando Mahkamah Agung, dalam realitanya banyak hal-hal yang signifikan termasuk bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam hal biaya perkara bagi yang tidak mampu, dimana mulai tahun 2007 tentang biaya perkara bagi orang yang tidak mampu telah masuk dan diatur dalam DIPA setiap Pengadilan Agama dalam arti pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara karena sudah disediakan oleh Negara. Berbicara masalah uang apalagi uang kepunyaan negara sudah barang tentu tidak bisa dipergunakan semau gue, melainkan harus jelas pengaturan dan pertanggung jawabannya. Pengadilan Tinggi Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung juga Mahkamah Agung itu sendiri sebagai bapak semua Peradilan sampai saat ini rasa-rasanya belum mengeluarkan suatu petunjuk tentang harus bagaimana tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran biaya perkara bagi yang tidak mapu yang dibebankan kepada negara, sehingga dalam kenyataanya antara Pengadilan Agama yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.
Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba menulis artikel kecil nan sederhana ini dengan suatu harapan para pembaca yang berkepentingan dapat melengkapinya yang pada tahapan berikutnya diharapkan dapat menjadi stimulan bagi Pengadilan Tinggi Agama untuk mengeluarkan suatu petunjuk sehingga dalam pelaksanannya tidak terdapat perbedaan lagi. Mekanisme pelaksanaan pembayaran dari bendahara/DIPA kepada jurusita untuk perkara prodeo pada kebanyakannya dilakukan manakala perkara tersebut telah selesai diputus, hal ini berdasar kepada suatu anggapan klasik dimana Negara bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga, selama ini pihak KPPN dapat mengeluarkan uang manakala disertai dengan bukti tanda tangan seorang jurusita dalam relaas untuk melakukan panggilan –
sekalipun pada kenyataannya belum jelas dari mana jurusita mendapatkan biaya panggilan tersebut. Andaikan biaya panggilan tersebut menggunakan uang kantor, maka atas dasar apa hal tersebut dapat dilakukan. Padahal, apabila kita melihat ketentuan dimana yang berhak memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang untuk panggilan adalah hanya Majelis Hakim yang ditujukan kepada kuasa Pengguna Anggaran/Pansek, yang selanjutnya pansek memerintahkan kepada Bendahara.
Oleh Drs.H.Syamsul Anwar,SH.MH. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukabumi) lihat artikel asli di BADILAG.net atau download versi PDF nya DISINI

Iklan